You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penerapan KPI Haruskan PNS Capai Target Kerja
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Penerapan KPI Haruskan PNS Capai Target Kerja

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja mengatakan, setelah penerapan Key Performance Idicator (KPI), pegawai negeri sipil (PNS) harus menentukan target kinerja. Sehingga tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diterima juga bisa maksimal.

Jadi betul-betul kayak swasta. Targetmu apa, dan mereka harus diajarkan cara bikin target. Makanya kami ada Whatsapp grup mari kita saling belajar

"Jadi betul-betul kayak swasta. Targetmu apa, dan mereka harus diajarkan cara bikin target. Makanya kami ada Whatsapp grup mari kita saling belajar," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4).

Basuki menambahkan, sistem ini bisa menjadi indikator penilaian pejabat, mulai dari eselon I hingga eselon IV. Jika kinerjanya kurang maksimal, maka bisa menjadi alasan untuk penggantian pejabat.

Sistem KPI DKI Bisa Jadi Model Nasional

"Saya ingin kalau saya tidak jadi gubernur lagi pun di Jakarta, kawan-kawan PNS ini aman. Jadi dia bisa tahu persis, saya dicopot kenapa, semua ada angka. Saya pengen nggak cuma laporan tapi ada angka," ucapnya.

Menurut Basuki, masing-masing pejabat bisa saling mengawasi. Mereka juga diminta untuk melaporkan jika ada pejabat yang kurang maksimal. "Eselon 3 dan 4 kan ngawasin, sudah ada target juga. Saya kira mesti atur pasukan kalau nggak dia yang dicopot. Yang eselon 3 dan 4 saya udah umumkan, kalau atasan kamu tidak bener harus lapor," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Transjakarta Apresiasi Pelanggan Cilik Pengguna Setia Mikrotrans di Jaktim

    access_time11-10-2026 remove_red_eye20186 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Tera Perangkat SPKLU Pastikan Pengukuran Energi Listrik Akurat

    access_time09-10-2026 remove_red_eye11357 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Petugas Berhasil Evakuasi Jenazah di Kali Ciliwung

    access_time08-10-2026 remove_red_eye6801 personNurito
  4. MRT Jakarta Integrasikan Pembayaran Tiket JakLingko Mulai 12 Oktober 2026

    access_time09-10-2026 remove_red_eye3687 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Sudin Kesehatan Jakpus Sidak Dua Klinik Kecantikan Diduga Ilegal

    access_time06-10-2026 remove_red_eye1736 personFolmer